Garap Palapa Ring Timur, Komisi I Minta Kominfo Waspadai OPM

    Pembangunan kabel optik palapa ring.

Negaratoto -- Komisi I DPR RI menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominf) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) agar berhati-hati saat membangun jaringan Palapa Ring Timur.

Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) TNI Asril Hamzah Tanjung mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur jaringan ini justru akan menguntungkan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Palapa ring timur 90 persen kan udh mau kelar. Tapi harus hati hati pembangunannya dan bukan menghambat . Belum berapa bulan 31 pekerja kita dibunuh OPM, lalu pakah infrastruktur tidak akan dimanfaatkan OPM," kata Asril dalam rapat kerja bersama Kominfo di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat.

"OPM jangan sampai memanfaatkan Palapa Ring, ini kita pilih pilih daerah pembangunan papua. Kita pilih kawasan yang aman dan di bawah pengawasan kita. Jangan sampai ini malah bermanfaat bagi musuh," tutur Asril. 

"Papua harus hati-hati, padahal negeri kita sendiri. Jangan sampai dimanfaatkan sebesar besarnya oleh OPM. OPM juga kan bilang tidak butuh pembangunan negara, mereka maunya bebas,"

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri mengatakan pembangunan tulang punggung jaringan internet ini justru juga sangat dibutuhkan OPM. 

"Begitu akses internet menjadi lebih luas di Papua siapa yang akan  menggunakan akses internet di sana, di kepala saya yang pasti yang sangat butuh OPM yang sudah lebih pintar menggunakan jaringan dia gerakan intelektual gerakan bersenjatan kekuatannya," ujar Budi.

ESDM Pamer Keuntungan RI Genggam Saham Freeport

    Kementerian ESDM menyatakan pembelian saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen

Negaratoto -- Kementerian ESDM menyatakan pembelian saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi menuturkan pembelian saham mayoritas PT Freeport sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Diketahui, pembelian saham itu dilakukan pada Desember lalu senilai Rp55 triliun.

Kementerian itu menilai jika menunggu Kontrak Karya perusahaan berakhir pada 2021 akan menempatkan kedua belah pihak dalam situasi yang sama-sama rugi. 

Dia juga menilai bakal ada sejumlah dampak jika hak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tak diberikan. Di antaranya adalah gugatan arbitrase internasional yang berpengaruh pada persoalan tenaga kerja dan pendapatan APBD.

Dampak lainnya, katanya, adalah ekonomi Kabupaten Mimika bakal terhenti karena sebagian besar ekonomi di wilayah itu digerakkan operasi PT Freeport.

Soal keuntungan memeroleh saham mayoritas PT Freeport, anggota Komisi VII DPR Adian Napitulu juga menyatakan pendapatnya. Dia menuturkan siapa yang menduga perusahaan yang mengelola gunung emas terbesar kini dikendalikan oleh BUMN.

Di sisi lain, Freeport McMoran masih akan menjadi pengelola tambang PT Freeport Indonesia, meski Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum mendominasi kepemilikan saham.

Sri Mulyani Akui Bahas Laporan 'Pedas' Bank Dunia

    Sri Mulyani menilai laporan itu sebagai masukan.

Negaratoto -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) sudah dibahas Bank Dunia dengan pemerintah dan menteri-menteri terkait. Bahkan, ia mengaku menyambut baik laporan yang mengkritisi infrastruktur Pemerintahan Jokowi tersebut sebagai masukan.

"Saya rasa masukan baik saja. Karena itu sudah dibahas dengan pemerintah dan menteri terkait. Saat itu, dari PU (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan, Menteri BUMN (Rini Soemarno) dan Bappenas,"

"Sehingga, pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi, bagaimana cara melaksanakan agar bisa sustainable (berkelanjutan) dan baik, jadi mereka melakukan assessment dari mulai kita merencanakan, kemudian issue-nya dari perencanaan BUMN dan pembiayaan. Jadi, baik-baik saja, kalau ada masukan menurut saya kan wajar," imbuh dia. 

Bank Dunia mengakui tengah menyusun laporan tersebut. Namun, laporan itu belum final. "Saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul InfraSAP," tulis Bank Dunia. 

Dari berbagai diskusi dengan kementerian dan instansi pemerintah, Bank Dunia menyampaikan penghargaannya atas kemajuan yang dilakukan untuk kordinasi antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur. 

"Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak yang berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024," terang Bank Dunia. 

Namun, lembaga internasional tersebut menegaskan bahwa laporan InfraSAP belum dipublikasikan untuk umum. Meskipun, diskusi tingkat tinggi laporan tersebut telah dilakukan pada 4 Desember 2018 lalu.